PENDETA HKBP TERPANGGIL MENINGKATKAN KEBERSAMAAN TERHADAP SESAMA PARTOHONAN DAN MEMBERDAYAKAN WARGA JEMAAT MENJADI BERKAT DI TENGAH GEREJA, MASYARAKAT

1. Judul di atas adalah sub-tema Rapat Pendeta HKBP 2009. Sedangkan tema Rapat Pendeta tahun 2009 ini “Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati” (Luk. 6:36). Rapat Pendeta di Tingkat Distrik tahun 2009 ini diselenggarakan di saat bangsa kita telah merampungkan Pemilu Legislatif dan mempersiapkan Pilpres. Perhatian masyarakat jelas-jelas sedang tertuju sepenuhnya pada Pilpres berikut semua kegiatan kampanye para Capres dan Cawapres serta Tim Sukses masing-masing. Bukan tidak mungkin organisasi-organisasi, baik sosial, budaya dan keagamaan akan terseret perputaran arus eforia Pilpres. Di sisi lain keberadaan kita sebagai bangsa sebenarnya masih prihatin. Pertama, krisis global belum sepenuhnya berakhir. Banyak perusahaan atau badan usaha yang tutup atau gulung tikar. Ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan sementara tidak sedikit orang kuatir terkena PHK. Jutaan orang mengais rejeki apakah dengan menjadi pedagang kecil, asongan, pekerja harian dan pemulung. Mungkin bagi kelompok-kelompok ini suasana Pilpres sebagai pengalih perhatian dari kesukaran hidup. Kedua, kesehatan masyarakat sedang terancam, baik oleh virus H1 N1 yang popular dengan sebutan flu babi padahal flu burung masih menjadi ancaman. Ini tidak lain pertanda kehidupan umat manusia akibat kerusakan lingkungan hidup dan sangat rentan terhadap ancaman virus. Ketiga, kerukunan hidup antar umat beragama masih merupakan masalah serius. Bulan Mei ini kita (kembali) dikejutkan oleh berita pencabutan IMB gedung gereja HKBP di Cinere oleh Walikota Depok. Kita tahu ini hanya salah satu peristiwa hambatan yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia kendatipun SKB 1969 telah diganti Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 2006. Kita mendapat kesan pemerintah mengambil “sikap aman” dengan membiarkan masyarakat menghadapi sendiri masalah pelanggaran HAM. Pemerintah mengambil “sikap aman”dengan membiarkan sekelompok orang menutup atau merusak rumah ibadah, menghancurkan warung-warung dan melakukan razia. Bahkan ketika terjadi musibah rakyat seperti dibiarkan berjuang sendiri. Di mana peranan pemerintah menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat seperti digariskan di dalam undang-undang?

2. Gereja HKBP adalah gereja yang paling tersebar. Gereja HKBP terdapat di berbagai kota dan pedesaan di seluruh Indonesia. Bidang pekerjaan yang ditekuni anggota HKBP boleh dikatakan hampir di semua bidang. Berarti dinamika kehidupan gereja HKBP amat beragam sesuai dengan perkembangan tingkat daerah dan nasional. Oleh sebab itu HKBP mesti mengembangkan sikap kritis di semua aras dengan membiasakan diri berdiskusi tentang berbagai gejolak/isu yang berkembang di masyarakat baik nasional maupun internasional.

Pemberdayaan Warga

3. Zaman kita sekarang sejak akhir abad 20 dan di awal abad 21 disebut era globalisasi. Ciri khas era ini adalah dominasi ekonomi oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang merambah keseluruh dunia. Ada beberapa faktor yang mendukung: a. Kemajuan teknologi khususnya elektronik; b. Sistem yang membuat semua terhubung dan c. ideologi neoliberal yang mengutamakan persaingan dan pasar bebas. Akibatnya, banyak usaha tradisional tersingkir, jutaan orang tergusur dari tanah leluhurnya akibat eksploitasi tanpa batas atas sumber alam sehingga kerusakan lingkungan hidup dan proses pemiskinan sedang berlangsung di mana-mana. Dokumen WCC yang berjudul AGAPE (Alternative Globalisation Addressing Peoples and Earth, diterbitkan di Sidang Raya Desember 2006 di Puerto Allegre mencatat; “Kita berhadapan dengan penderitaan, kesenjangan ekonomi dan sosial yang sangat besar, kemiskinan yang hina papa dan penghancuran hidup yang diakibatkan model neoliberal globalisasi ekonomi” (Globalisasi Alternatif Mengutamakan Rakyat dan Bumi, Jakarta; PMK HKBP 2008, h.7). Data menyedihkan juga dipaparkan seperti 1.5 milyar penduduk dunia, kebanyakan perempuan dan anak-anak, hidup dengan kurang 1 dollar AS perhari, dan 24.000 orang perhari meninggal akibat kemiskinan dan kurang gizi (h.3-4). Kita mesti bertanya berapa orang dari angka itu warga gereja dan berapa orang Indonesia?

4. Pemberdayaan warga gereja harus dilihat dalam perspektif pemberdayaan rakyat yang nota bene sedang menderita kemiskinan, kurang gizi dan daya beli makin lemah. Di samping itu pendidikan cenderung menjadi komoditi mahal akibat berlakunya BHP (Badan Hukum Pendidikan). Orang juga hidup dalam rasa cemas takut kehilangan pekerjaan. Untuk itu gereja perlu: memperhatikan kecenderungan perkembangan masyarakat. Setiap perubahan sekecil apapun di sekitar jemaat perlu diperhatikan. Yang paling penting para partohonan mengembangkan sikap terbuka: terbuka terhadap kebutuhan akan perubahan, terbuka untuk menerima masukan dan terbuka untuk kerjasama dengan semua pihak, organisasi dan kelompok demi upaya pemberdayaan rakyat.

5. Pemberdayaan tidak sama dengan memperjuangkan peningkatan hidup rakyat melainkan bersangkut paut dengan penyadaran rakyat tentang realitas dan mendorong mereka menemukan solusi. Mereka yang mencari solusi bertitik tolak dari pengalaman: mendiskusikan pengalaman, menyelidiki akar persoalan dan bersama-sama merumuskan langkah (aksi) untuk perubahan. Gereja/pelayan merupakan mitra warga dalam mengatasi persoalan kehidupan. Oleh karena itu para pendeta , guru, diakones, bibelvrouw, evangelis dan penatua, sudah seharusnya membekali diri dengan kemampuan analisis sosial. Namun yang paling utama para partohonan mesti memiliki dan mengembangkan spiritualitas yang memihak rakyat/warga yang menderita, bukan malah memihak pada penguasa dan pengusaha yang sering menindas kaum lemah.

Menjadi berkat

6. Menjadi berkat berarti komunitas Kristiani, jemaat, orang Kristen, adalah bagian integral masyarakat dan bangsa dan warga negara, untuk menjadi elemen yang mensejahterakan rakyat. Kita harus merupakan solusion maker bukan problem maker, yang mampu aktif untuk mengembangkan kehidupan masyarakat, kehidupan yang adil dan makmur. Orang Kristen dipanggil sebagai garam dan terang dunia (Mat.5:13-16); berarti kita dalam posisi unggul, posisi pengambil inisiatif, kritis dan partisipatif. Dengan kata lain kita tidak ikut arus dan tidak ikut-ikutan.

7. Panggilan menjadi berkat akan efektif bila kita peka terhadap isu yang sedang berkembang di dalam kehidupan bangsa. Gereja ditempatkan Tuhan di dalam masyarakat agar masyarakat berubah ke arah yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Penegakan HAM dewasa ini sangat mutlak diperlukan untuk membangun masyarakat. HAM tidak terlepas dari demokrasi sebagai sistim sosial-politik dan kita harus turut aktif menegakkan HAM dan membangun demokrasi agar tidak ada kelompok yang ditindas untuk kepentingan kelompok tertentu.

Kebersamaan

8. HKBP mungkin gereja yang paling banyak mempunyai pelayan tahbisan. Secara teoritis dengan begitu banyaknya pelayan tahbisan, pelayanan akan maksimal. Tetapi kesan kita banyaknya pelayan tahbisan tidak menambah efektivitasnya dalam dinamika kegiatan gereja. Mengapa? Pertama, pelayan kita masih fokus pada kebaktian /ritual. Semua pelayan apakah pendeta, guru huria, diakones, bibelvrouw, evangelis dan sintua diarahkan untuk kebaktian yang intinya khotbah. Kedua, pelayan kita masih bersifat klasik (kategorial) padahal di sekitar gereja banyak buruh, pedagang, sopir dan kondektur. Apakah kategori ini tidak perlu dilayani? Kita mempunyai evangelis dan diakones tetapi mereka hanya melayani “internal” gereja. Evangelis dan diakones seharusnya lebih mengutamakan pelayanan “eksternal”.

9. Para partohonan mesti “berbeda” yang satu dari yang lain. Masing-masing pelayan mengutamakan jenis pelayanan yang mereka pelajari. Yang kita lihat diakones mengajar sekolah minggu, bibelvrouw mengajar pemuda dan sintua melakukan kegiatan diakoni. Kebersamaan akan efektif apabila setiap partohonan diarahkan bekerja menurut bidang yang khusus untuk mereka: pelayanan diakones sesuai dengan bidangnya, evangelis sesuai dengan bidangnya juga, dll. Kalau tidak ada perbedaan yang jelas untuk apa ada enam pertohonan. Mereka akan maksimal melayani apabila mereka mengembangkan pelayanan sesuai bidangnya masing-masing, sudah tentu dibarengi koordinasi yang terpadu. Pelayanan yang maksimal dan koordinasi memerlukan peraturan yang rinci tentang tugas masing-masing dan garis akuntabilitas yang jelas di dalam AP-HKBP. ______________________________________________________________